INSANNEWS.CO-KOBA, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda, Rabu (19/11/2025).
Kowril Satgas PKH Halilintar Bangka Belitung, Kolonel Amrul Huda pada kesempatan itu memaparkan tentang penertiban tambang ilegal yang dilakukan timnya.
Ternyata, penambangan timah tersebut menggunakan izin tambang pasir kuarsa dari Pemprov Babel sedang mendalami perizinan tersebut ujar Kol. Amru
Kolonel Amru menjelaskan penertiban itu dilakukan di dua lokasi, 262 hektare dan 52 hektare.
Bahkan ada lokasi tambang ilegal berada di Hutan Lindung.
“Proses hukum barang-barang kita titipkan di PT Timah, sampai ada kekuatan hukum yang menyatakan barang ini mau diarahkan kemana penggunaan,” ujarnya.
Dia menambahkan, berdasarkan penyelidikan, penambang ilegal ini ada yang menyelundupkan pasir timah ke luar negeri.
Namun, saat tim satgas mulai bergerak, penyelundupan menurun drastis.
Terkait pasir kuarsa, Bahlil mengatakan, perizinan pasir kuasa sejauh ini berada di pemerintah daerah.
“Tetapi melihat kejadian seperti ini, saya pulang langsung buat peraturan, (izin) pasir kuarsa ditarik lagi ke pusat,” kata Bahlil.
Luas hutan yang digarap tambang ilegal tersebut 315 hektare.
“Ada 23 alat berat diamankan,” kata Kolonel Amrul seraya menyebutkan ada ratusan alat berat lain lagi yang akan diamankan.
Dia menyebutkan, berdasarkan hasil perhitungan BPKP, dari 315 hektare yang digarap tambang ilegal, potensi kerugian negara Rp12,9 triliun.
Kerugian itu baik dari sisi lingkungan hidup maupun potensi tambang.
Pada kesempatan itu, Kolonel Amrul menunjukkan contoh hasil tambang ilegal kepada Menhan dan rombongan.
“Ini adalah pasir kuarsa, dan sebelah kanan pasir timah kondisi terbaik, grade A,” jelas Kolonel Amrul.
Tampak Menteri ESDM Bahlil mengambil pasir timah dalam genggamannya lalu meletakkan kembali ke wadah arko.
Sumber: Jurnalindonesia.co
